Sebagai suatu layanan jasa, apakah Anda mengenal apa itu KJPP? Ya, Kantor Jasa Penilai Publik ini mungkin tidak terlalu familiar, namun pada dasarnya badan usaha ini memiliki banyak peran penting untuk membantu Anda pada kebutuhan tertentu. Berikut adalah ulasan mengenai Apa itu KJPP dan Peran KJPP;
Pengertian KJPP dan Perannya
Secara garis besar, KJPP singkatan dari Kantor Jasa Penilai Publik ini merupakan wadah bagi para penilai publik untuk memberikan jasanya yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Keuangan. Adapun tugas penilai publik juga sudah diatur dalam peraturan menteri di mana salah satunya adalah menilai aset dan bisnis berdasarkan perhitungan maupun harga pasar.
Selain itu, penilai publik juga memberi pendapat maupun estimasi yang berkaitan dengan nilai ekonomis suatu objek penilaian sesuai standar. Dengan demikian, status penilai publik wajib terdaftar pada MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).
Kantor Jasa Penilai Publik ini sendiri terbagi menjadi dua bentuk badan usaha, yakni perseorangan dan persekutuan. Penilai perorangan didirikan dan dijalankan oleh seorang penilai publik yang tugasnya juga merangkap sebagai pemimpin. Sementara itu, penilai persekutuan dioperasikan oleh setidaknya dua orang yang bertukas sebagai pemimpin dan rekan.
Jenis Penilaian yang Ditawarkan
Sebagai badan usaha yang bertugas sebagai penilai publik, tentunya ada beberapa jenis penilaian yang dilakukan. Adapun jasa penilaian yang dilakoni oleh KJPP di antaranya sebagai berikut.
1. Penilaian properti sederhana
Properti yang dimaksud di antaranya berupa tanah kosong yang digunakan untuk pemukiman, rumah tinggal, toko kios, apartemen, hingga berbagai properti lain seperti mesin individual dan alat transportasi.
2. Penilaian properti
Dalam cakupan penilaian ini, jenis properti meliputi tanah dan bangunan beserta dengan berbagai kelengkapannya. Di dalamnya termasuk mesin dan peralatan, alat transportasi dan alat berat, hingga berbagai perangkat telekomunikasi, pertambangan, dan pertanian.
3. Penilaian bisnis
Dikarenakan penilaian berbentuk bisnis, maka cakupannya juga cukup banyak. Kantor Jasa Penilai Publik dapat menangani surat berharga, entitas bisnis, hak dan kewajiban perusahaan, instrumen keuangan, bahkan pengawasan pembiayaan suatu proyek.
4. Penilaian personal properti.
Merupakan penilaian yang dijalankan pada pabrik dan instalasinya, mesin dan peralatannya, alat transportasi, alat berat, bahkan perangkat komunikasi seperti pemancar.
Banyak kantor penilai publik yang beroperasi lebih berfokus pada penyediaan solusi berbagai masalah. Kliennya juga lebih beragam, baik dari pemerintah pusat dan daerah hingga BUMN. Ada juga berbagai perusahaan swasta yang umumnya datang dari bidang akuisisi, merger, bahkan penghapusan aset dan sengketa aset.
Tidak jarang, kantor penilai publik ini juga menjadi partner dari sejumlah institusi pemerintahan dan negara seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahkan komisi tertentu seperti KPK.
Wewenang dan Peran KJPP
Dalam praktiknya, KJPP adalah penilai publik yang selain dapat melakukan penilaian terhadap bidang jasa penilaian properti dan bisnis, pihak penilai publik juga dapat memberikan jasa lain seperti konsultasi pengembangan properti, studi kelayakan usaha, bahkan pembiayaan dan pengelolaan properti proyek.
Wewenang Utama
Saat ini, setidaknya ada lebih dari 96 kantor penilai publik dengan lebih dari 295 orang penilai yang sudah berlisensi. Hanya saja, belum semua penilai pertanahan telah aktif dalam hal pengadaan tanah sehingga perlu didorong untuk lebih mempercepat lagi proses penilaian tanah demi kepentingan umum.
Adapun tanggung jawab dari KJPP hanya sebatas waktu dan tempat pelaksanaan sehingga setelah dilakukan penilaian dan sudah adanya laporan, maka tanggung jawab perusahaan penilai tersebut terhadap aktiva dan laporan tersebut sudah bukan tanggung jawab dari perusahaan penilai lagi.
Dengan kata lain, wewenang penilai hanya didasarkan pada hasil penilaian pada waktu, tempat, serta objek yang terdapat pada laporan hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan tersebut.
Peran dalam Transaksi Jual Beli Properti
Sebagaimana yang sudah diketahui, layanan yang dapat diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ini merupakan jasa penilaian terhadap suatu properti. Dengan demikian, umumnya pihak kantor penilai tersebut telah memiliki kerja sama secara khusus dengan bank yang membutuhkannya.
Pada praktiknya, penilai independen ini mempunyai tugas untuk melakukan penilaian guna berbagai pengajuan seperti multiguna, KPR take over, hingga KPR Top Up. Adapun penilaiannya juga lebih objektif dan membuat biayanya cukup tinggi.
Dasar hukum yang dilakukan juga tidak sembarangan dan sudah diatur pada peraturan menteri keuangan. Dengan demikian, seorang penilai akan melakukan proses pekerjaan dengan memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.
Selain itu, seorang penilai KJPP juga wajib mematuhi kode etik yang disebut dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Adapun prinsip etika yang harus ditaati seperti Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional.
Di sisi lain, peran penilai publik yakni menghitung nilai obyek dari kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya. Dengan begitu, pengadaan tanah sangat bergantung pada kompetensi dan kemampuan penilai untuk dapat menghitung objek tersebut.
Manfaat Layanan Jasa Penilai Publik
Setelah mengetahui apa itu KJPP dan Perannya, jika dikaitkan dengan proses penilaian properti, menggunakan jasa penilai publik ini akan menawarkan berbagai manfaat. Mulai dari menjaga pengetahuan dan keterampilan secara profesional guna memastikan bahwa hasil penilaian sudah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Adapun manfaat lain yang didapatkan juga termasuk menjaga rahasia informasi, termasuk tidak menyampaikannya pada pihak ketiga tanpa izin baik sebagai informasi untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain yang tidak memiliki kepentingan tertentu.
1. Penilaian dengan dasar hukum
Sebagai pihak independen, KJPP mempunyai tanggung jawab dalam menentukan nilai agunan suatu benda sebagai objek hak tanggungan. Tentunya, ada beberapa aspek yang perlu dilihat, mulai dari status tanah, luas bangunan, letak dan batas objek, dan sebagainya.
Penilaian ini tentu berdasar pada kode etik dan standar penilaian. Terlebih para penilai juga berada di bawah naungan MAPPI dan mendapat peninjauan langsung dari Dewan Penilai.
2. Penilaian yang terukur dan akurat
Menilai aset secara tepat tentu sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan. Adanya kesalahan dalam menilai suatu properti tentu akan mengakibatkan berbagai masalah dalam proses likuidasi maupun penghitungan penyisihan aktiva produktif.
Tentunya, jika ada penilaian yang tidak akurat akan merugikan bank karena pihak bank juga harus menjual atau melepaskan aset dengan harga di bawah yang seharusnya. Akibatnya, bank tidak dapat menutupi kewajibannya.
3. Penyelesaian sengketa
Tentunya, penilaian yang dilakukan juga dapat menjadi penengah jika ada sengketa. Caranya dengan melakukan beberapa kali survey objek penilaian, survei pendahuluan, hingga berbagai penilaian lain. Proses ini juga akan meminta data-data pendukung pemilik objek (tanah) kepada pengguna jasa.
Meski demikian, penilai KJPP juga tidak terlepas dari risiko. Jika hal ini terjadi, maka penilai bisa menolak melakukan penilaian yang akan dijelaskan pada laporan untuk diserahkan kepada pemberi tugas seperti bank. Itulah ulasan mengenai KJPP dan Perannya semoga bisa membantu Anda, apa yang ingin anda ketahui tentang seputar pengertian KJPP. Baca juga artikel selanjutnya dari ayocarirumah.com, ya !
